Pilih Bahasa:

RAKORNIS KUALITAS AIR 33 PROVINSI SE INDONESIA

27 Maret 2012 00:00:00

Sungai masih menjadi pilihan sumber air masyarakat yang utama. Sejak jaman dahulu sungai dimanfaatkan untuk keperluan transportasi, mandi, mencuci dan bahkan untuk wilayah tertentu dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan makan dan minum. Pemerintah memperhatikan dengan baik hal ini dan berkewajiban melestarikannya melalui berbagai pengaturan yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian dari segala bentuk pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan sehingga sungai menjadi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Dalam PP No. 35 Tahun 1991, sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Sungai atau air berfungsi serbaguna bagi kehidupan. Fungsi air (air sungai) tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lain, di sisi lain, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan bagi kehidupan. Agar sungai selalu berada pada kondisi baik dan sehat, maka harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya serta dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan. Selain itu, sungai pun dapat menjadi sumber malapetaka jika tercemar oleh zat-zat kimia yang dapat mematikan kehidupan di dalam dan sekitar sungai juga dapat merusak lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu maka pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai menjadi sesuatu yang sangat penting.

Kualitas sungai di Indonesia semakin menurun dari waktu ke waktu meskipun telah ada banyak regulasi dikeluarkan, termasuk mengenai pemantauan kualitas air sungai. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Harus segera diambil tindakan koreksi baik terhadap kebijakan, program maupun kegiatan pengelolaan yang dilakukan selama ini sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Terkait dengan itu telah diterbitkan beberapa peraturan, antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola lingkungan hidupnya. Juga PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang telah memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air di daerah. Namun yang masih menjadi permasalahan adalah, belum semua daerah siap melakukan kewenangan tersebut karena berbagai keterbatasan seperti anggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana. Dengan adanya sumber pembiayaan dekonsentrasi, diharapkan Pemerintah Pusat dapat terus membantu mempersiapkan daerah dengan lebih baik dan lebih terampil sehingga pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dapat dilakukan dengan baik dan benar. Jika ini berhasil tentu akan meningkatkan pula kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.

Untuk itu di bawah Tema: �Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKA 33 Provinsi Menuju Sungai Bersih dan Sehat,� perlu dibangun kerjasama yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan dengan cara mensinergikan rencana strategis pemantauan kualitas air sungai KLH dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

I. Tujuan

Rapat Kerja Teknis Nasional Pemantauan Kualitas Air Sungai bertujuan :

1. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air sungai

2. Menyelaraskan dan mensinergikan kegiatan pemantauan kualitas air sungai di daerah

3. Menetapkan prioritas kegiatan dan lokasi pemantauan kualitas air sungai tahun 2013

II. Keluaran

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Nasional Pemantauan Kualitas Air sungai yaitu :

1. Rencana aksi Pemantauan kualitas air sungai tahun 2013

2. Anggaran yang diperlukan oleh daerah untuk pemantauan kualitas air sungai

Menu Utama

Potensi

Link Tautan

RAKORNIS KUALITAS AIR 33 PROVINSI SE INDONESIA